Management and Accounting

Financial management, accounting courses, risk management, what is management accounting, management salary, hospitality management, accounting quarterly, manager accounting, certificate in management, accounting tools, management accountancy, accounting business, accounting software, accounting information systems, accounting careers, accounting cost

Otonomi Daerah di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pd acuan hukum, juga sbg implementasi tuntutan globalisasi yg harus diberdayakan dgn cara memberikan daerah kewenangan yg lbh luas, lbh nyata & bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan & menggali sumber-sumber potensi yg ada di daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah dpt diartikan sbg hak, wewenang, & kewajiban yg diberikan kpd daerah otonom ukt mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat ukt meningkatkan daya guna & hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat & pelaksanaan pembangunan sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yg dimaksud dgn daerah otonom adl kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas-batas wilayah yg berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Aturan Perundang-undangan Otonomi daerah di Indonesia

  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah
  • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah
  • Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Terdapat 2 nilai dasar yg dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dgn pelaksanaan desentralisasi & otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

  1. Nilai Unitaris, yg diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tdk mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yg bersifat negara (”Eenheidstaat“), yg berarti kedaulatan yg melekat pd rakyat, bangsa & negara Republik Indonesia tdk akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
  2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi & jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan ukt melaksanakan politik desentralisasi & dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Dikaitkan dgn 2 nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pd pembentukan daerah-daerah otonom & penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan & kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah ukt mengatur & mengurus sebagian sebagian kekuasaan & kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adl pd Daerah Tingkat II (Dati II) dgn beberapa dasar pertimbangan:

  1. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan & pelayanan kpd masyarakat relatif dpt lbh efektif;
  2. Dati II adl daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yg lbh tahu kebutuhan & potensi rakyat di daerahnya.
  3. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme & peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yg dianut adalah:

  • Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dgn situasi & kondisi obyektif di daerah;
  • Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan ukt memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
  • Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana & dorongan ukt lbh baik & maju

One Comment so far ...

1. Jhositan

Wauw…Jadi mengetahui Lebih dalam tentang Teori otonimi daerah!. . kalo boleh tau bagaimana dengan Otonomi khusus dipapua dalam Pandangan Anda? apakah menurut anda pelaksanaan otonomi dipapua sudah berlangsung dengan baik! bagaimana dengan daerah otonomi didaerah lain seperti Aceh!! dalam perspektif anda! ” Secara Teori yg dijelaskan saya menangkap: bahwa ini adalah wewenang, & kewajiban yg diberikan kpd daerah otonom ukt mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat ukt meningkatkan daya guna & hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat & pelaksanaan pembangunan sesuai dgn peraturan perundang-undangan. Namun Kami dipapua tidak merasakan Hal seperti itu, Jstru kami merasa ada Hal” yang Dikebiri. mungkin jika diungkapkan Sisi Politisnya Lebih baik? heheheh…..tapi mengingat konteks Blognya! Management & Accounting jadi, jika terlalu politis juga Bisa berdampak!!! heheh Tetapi Keren Informasinya bagus akan aku Share ke Teman” di Akun FB ku….Bermanfaat sekali!!! thanks Again……………….

Comment on November 11, 2011 07:16 am
(will not be published)